pencegahan korupsi di sektor publik. Bertumpu pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 1. pencegahan korupsi di sektor publik

Mengingat korupsi . Kerugian negara akibat korupsi KTP Elektronik ini tebilang sangat besar yakni sebesar Rp. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik Korupsi rawan terjadi pada sektor pelayanan publik, tidak terkecuali sektor BUMN sebagai salah satu aktor penyelenggara pelayanan publik. Implementasi E-Government dalam Pencegahan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Rasulullah SAW bersabda: “Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Namun, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar : Dalam proses pembangunan ZI, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu : 1. Konsep new public management pada awalnya dikenalkan oleh Christopher Hood tahun 1991. “KPK di era. Risalah seminalis Scott (1972) tentang korupsi politik, misalnya, membahas berbagai wajah korupsi seperti yang dikenal sekarang, yaitu korupsi birokrasi, nepotisme dan. Meski jumlah kasusnya tidak sebanyak kasus penyuapan, hal ini tetap perlu menjadi catatan karena, bagaimanapun juga, kasus korupsi di pemerintahan tidak seharusnya terjadi. Kondisi demikian bisa jadi disebabkan rendahnya politicall will 13para pemimpin dalam membuat keputusan. Diposkan pada 6 Oktober 2022. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. 2- £« -¦M*¥ë‚ˆ¡þ¨Ö ÿ} § ^ës‰WG'ÁÛ ‰Å¥|. mengenai strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi di KPK di masa depan di sektor ini dan juga membahas aksesibilitas data dan putusan kasus untuk analisis lebih lanjut. TITASTORY. Menurut Pahala Nainggolan, yang paling penting dalam pencegahan korupsi adalah komitmen dari pimpinan kementerian/lembaga atau. "Kalau kita lihat bahwa sebab-sebab korupsi itu banyak. Untuk itu, kini ia tengah fokus membangun sistem pencegahan korupsi terkait sistem. Di Indonesia, perilaku korupsi itu sendiri sudah berlangsung sejak jaman kerajaan besar seperti Sriwijaya, Singasari, Majapahit, Demak, hingga Mataram. Perpres Stranas PK ini merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan. 3. Perbesar. "Untuk mewujudkan sinergi dalam rangka menciptakan good governance baik di sektor publik maupun swasta mewujudkan. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (disingkat: UU AP) ketentuan sanksi administratif dalamWakil Ketua KPK 2003-2007 itu menyampaikan orasi ‘Tantangan Governansi dalam Menyelesaikan Masalah Korupsi di Sektor Publik & Sektor Swasta. Berdasarkan perkara korupsi yang ditangani itu, ujar dia, modus korupsi terbanyak adalah penyuapan terkait. 2,3 triliun dari total dana proyek yang dianggarkan sebesar Rp. Ia mengutip, data dari KPK yang menyatakan 30% kasus korupsi terjadi di sektor ini. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijakan” Sumber: Said, Sudirman. Kasus korupsi yang terjadi di sektor publik menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, kerusakan sistem, bahkan kegagalan suatu program/proyek mencapai tujuannya. Tidak Hanya untuk Tingkatkan Layanan Publik, Pemerintah Juga Gunakan Teknologi Digital Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi. JAKARTA, KOMPAS — Partai politik memiliki peran besar dalam mengatasi persoalan korupsi di sektor politik. hal. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. otoritas atau akses untuk memantau dan memonitor. gambaran pelayanan publik •Survei Integritas Sektor Publik: Tahun 2007 (5,53) 2008 (6,84) 2009 (6,50) dan Tahun 2010 (5,42), Tahun 2011 (6,31), Tahun 2012 (6,37) Human Development Index (HDI )administrasi publik seperti di tempat-tempat pelayanan umum; 8 Muladi, Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya”, Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI, Jakarta, 8 Desember 2005, hlm. Langkah-langkah untuk mengatasi korupsi di kepolisian diperkenalkan pada tahun 1952 dengan pembentukan Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB). Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik Angga Wijaya Holman Fasa1, Sofia Yuniar Sani2 12Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1awijayahf@gmail. Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Dalam hal ini, persepsi yang dimaksud adalah penafsiran dan penilaian seseorang terhadap fenomena sosial tertentu. Chatarina berpandangan, kasus korupsi di sektor pendidikan tinggi karena bantuan dana transfer daerah juga sangat besar. "Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar aksi pencegahan korupsi diprioritaskan terutama di sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat," tegasnya. NABILATUL ASDIQO MHS 2017. Salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat. tren korupsi, mendapatkan hasil 39,6% menyatakan tingkat korupsi naik di masa pandemi Covid-19 (Liputan6. Pada sektor publik, ACWG G20. Masih di bidang pencegahan, KPK juga menyelesaikan kajian di sejumlah sektor di antaranya kajian dana program JKN, sumber daya alam, energi, pendidikan, pelayanan publik dan pendanaan partai politik (parpol) oleh negara. Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 19 Maret 2014 1 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOREA SELATAN oleh: Moch Reza Agung Yudhalaksana (22) NPM: 134060018326 Semester VII D-IV Akuntansi Kelas BPKP Angkatan II, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan. Peluncuran yang dihadiri secara langsung dan online oleh Tim Nasional Stranas PK yaitu Moeldoko – Kepala Staf. Sistem yang kedua adalah Zona Integritas yang merupakan perwujudan komitmen sebuah lembaga dan instansi pemerintah untuk mencegah korupsi. alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992a). Mencegah Praktik Korupsi Kolusi Nepotisme dalam Bisnis. dapat dilihat pada kehidupan seharihari pada sektor pelayanan publik (public service). Kejadian-kejadain seperti juga pasti sering kalian lihat di berita sehari-hari. Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menunjukkan sektor keuangan pemerintah mendapatkan penilaian integritas tertinggi di antara lembaga negara lainnya. World Bank merupakan pencetus gagasan yang memperkenalkan good governance sebagai “program pengelolaan sektor publik. Membangun kode etik di sektor publik. SEKTOR PUBLIK. 2017). Kata Kunci: E-Government, Korupsi, Strategi Pencegahan Korupsi, Inovasi, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi. Oleh karena itu, aspek integritas dalam organisasi sektor publik harus menjadi perhatian utama sehingga dapat menghasilkan organisasi sektor publik yang bebas dari praktek korupsi. Agenda 2 Korupsi dan Fraud di. PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PUBLIK (continued) c) Korupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan pegawai negeri dan anggota militer baru. Pada bulan Agustus 2022, Indonesia digemparkan dengan berita tertangkapnya seorang rektor di salah satu universitas negeri di Indonesia (KRM). dan menanggulangi korupsi di lingkungan kerja masing-masing. Disamping itu, nilai realisasi recovery aset negara dari kasus korupsi yang terungkapMeningkatkan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) atau Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Seperti diungkapkan oleh Bruno Speck (2006) dan Quentin Reed (2008) bahwa konflik kepentingan. Halaman tidak ditemukan. “Peran Administrasi Negara dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia” ARTIKEL JURNAL Untuk memenuhi Ujian Akhir Semester mata kuliah Sistem Administrasi Negara Dosen : Yulia Hanoselia, S. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, implementasi e-government di sektor pelayanan publik memiliki legitimasi atau landasan yuridis yang cukup baik. Korupsi terjadi diseluruh dunia bahkan di Indonesia sudah terjadi sejak dahulu. atau penawaran secara terbuka. Sektor layanan publik juga menjadi wilayah yang paling rentan untuk dikorupsi, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanahan. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. KPK Dorong Pencegahan Korupsi di Sektor Pendidikan. menarik mengenai “tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi. Minggu, 01 Oktober 2023 04:29 WIB Waktu Baca 2 menit. Sebab, yang bersangkutan pernah bekerja di KPK,. Di Indonesia dalam UU ASN tidak ada satu pasal pun yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi. 8. masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. 291 kasus korupsi yang telah diproses. Kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu 2007 hingga 2021 dan menimbulkan kerugian negara Rp 1,6 triliun. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah dapat memastikan dan mengoptimalkan berjalannya pendidikan antikorupsi ini di institusi-institusi di Indonesia. com, Jakarta - Mayoritas publik menganggap kondisi pemberantasan korupsi di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memburuk. 30/2002 dengan mandat luas dalam pencegahan dan. Namun, sekarang ini pada umumnya banyak negara, termasuk sektor publik dan sektor swasta tidak memiliki kemauan politik itu (Pope, 2003)2. Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. Mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari korupsi dan pentingnya mencegah serta memberantas korupsi. Upaya pencegahan korupsi di sektor kesehatan amat penting dan mendesak, karena dampak yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. di sektor publik. 7. Kemudian, korupsi adalah pengalihan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyebut pencegahan tindakan koruptif tidak bisa dilakukan sendiri. cit. Skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Sektor perbankan dikatakan sangat rentan terhadap korupsi karena fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. C1, RT. KPK juga mengeluarkan Panduan. Masih tingginya persepsi korupsi di negara kita berbanding lurus dengan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) yang menduduki peringkat 73 dari 180 negara. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti. com - Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Polri memetakan area rawan korupsi pada aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung. CPIB mempunyai kewenangan untuk melaksanakan investigasi terhadap korupsi di berbagai sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, termasuk pegawai negeri, militer, peradilan, parlemen serta kegiatan industri dan bisnis. Antikorupsi. Sehingga sangat disayangkan, akibat darinya pembangunan di sektor publik menjadi terhambat,” ujar Selly. Di sektor publik maupun privat, akuntansi forensik berurusan dengan kerugian. Konflik Kepentingan Korupsi dan Integritas Pelayanan Publik. KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pencegahan tindakan koruptif tidak bisa dilakukan sendiri. “Yang paling sering terjadi dan terlihat itu adalah suap dan pungli,” kata Nisa Zonzoa, saat. 1. Upaya Detektif. Anggaran Desa Sektor 129 Pemerintahan Sektor 40 Transportasi Sektor 29. Selain itu, pemerintah juga harus ikut serta dalam. Dalam rangkaian kompetisi Jaga Data Challenge (JDC) 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahun 2020, kasus korupsi mengalami peningkatan, ada 169 kasus korupsi pada semester pertama. PENCEGAHAN KORUPSI DI. JAKARTA, KOMPAS. Jakarta, 3 Agustus 2022 . Komisi Pemberantasan Korupsi (2014) menyebutkan sektor pelayanan publik di Indonesia masih rawan korupsi dalam bentuk penyuapan, pemerasan, gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer,. edu. "Jika nilai SPI jelek, maka di mata publik akan kurang bagus. Pada 2015, nilai IPK Indonesia sebesar 36 dan berada di peringkat 88 dari 168 negara. Salah satu upaya pencegahan dan restorasi penyimpangan adalah dengan adanya identifikasi, analisis, dan membantu memitigasi risiko. 5) Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Nota Kursus Integriti 3. Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah juga secara konsisten melakukan langkah-langkah perbaikan regulasi dan tata kelola kelembagaan. Tirmidzi no 2518 dan Ahmad 1/200) Saat ini, di negeri ini, tanpa terasa kejujuran. masyarakat. Pembahasan dilakukan dalam tiga bagian. 1710713 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK. Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik Holman Fasa, Angga Wijaya; Sani, Sofia Yuniar Integritas :. 1945. Jum'at, 17 September 2021 | 4550 kali. (Hafidz Mubarak A) JAKARTA, KOMPAS. Good Public Governance, Corruption and Public Service Quality: Indonesia Evidence. Thaus Sugihilmi Arya Putra. Bab yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat. Pertama, upaya. Hal tersebut dipaparkan Jamal secara langsung di hadapan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum, saat maupun sesudah menjabat. Upaya pencegahan korupsi ditujukan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi pada tatanan kepemerintahan dan masyarakat. Nisa juga memaparkan modus-modus lain dalam tindakan korupsi di sektor pelayanan publik. "Upaya pemerintah melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor pelayanan publik merupakan upaya penting memperkecil peluang terjadinya. Sardjito, Kampus. Skor mencerminkan pandangan para ahli dan pebisnis. Kendala yuridis dalam pemberantasan korupsi di sektor perpajakan, yakni penerapan asas lex specialis systematic pada peraturan perundang-undangan. Corruption is a complex social phenomenon that requires an objective study and can be studied from various fields, one of which is sociology. Pelayanan publik yang masih terkesan sulit dapat mengakibatkan maraknya praktek korupsi, Kasus-kasus korupsi di Indonesia di dominasi oleh korupsi di sektor publik ,. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dalam konferensi Negara Pihak pada. Untuk itu KPK menjalin kerja sama dengan Ombudsman RI untuk memperbaiki pelayanan publik. Sejumlah instansi terkait sektor ini adalah Bank Indonesia,. COM, 2018/06/13) In Berita - Wawancara. Efektivitas Pencegahan Korupsi: Peran KPK & Dukungan Publik. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi: Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. yang mendapat nilai di atas 70%. 2) Secara praktis adalah agar dapat Pekerja membersihkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/2/2018). Penataan Aset Pusat 10. Pimpinan politik nasional dan lokal b. March 2023;. 1513. Menurut saya percuma saja bila kita memiliki Undang-Undang namun tidak tegas dan juga hukum yang membenarkan yang salah dan yang benar disalahkan. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan sejumlah cara yang ditempuh Kementerian Keuangan untuk mencegah terjadinya korupsi terkait pengelolaan negara, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah Jurnalis beraktivitas di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (28-1-2021). Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan ; f. pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik. Selasa (5/12/2017) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor (Jawa Barat), Presiden RI merilis strategi pencegahan korupsi. Padahal integritas merupakan kunci penting yang harus dimiliki setiap pejabat publik. Korupsi politik terjadi pada level otoritas tertinggi, khususnya pada tahap perumusan kebijakan dan aturan per- undang-undangan agar politisi dan legis- lator memperoleh keuntungan ekonomi (Bakre, 2008). Disusun oleh : Nada Wima Putri 17042259 ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI PADANG. BAB 3 PEDOMAN KERJASAMA PENCEGAHAN KORUPSI KETERLIBATAN PEMERINTAH, PERUSAHAAN DAN. Di masa pandemi covid-19 saat ini, komisi antirasuah juga turun tangan mengkaji program penanganan. Meskipun selama Orde Baru kemajuan ekonomi Indonesia mengagumkan, nyatanya sistem. Atasi Korupsi, KPK: Parpol Komponen Penting Cegah Politik Uang. Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia (PDF) Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia | Nibraska Aslam - Academia. mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Kembali ke Beranda. Indonesia harus menunjukkan tekad yang kuat untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa tindakan korupsi tidak lagi merajalela di sektor keuangan dan publik. com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan, KPK memiliki tiga strategi pemberantasan korupsi yang biasa disebut trisula pemberantasan korupsi. Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi 1. terjadi di sektor pelayanan publik dan melibatkan aparatur negara, nyatanya juga terjadi dalam dunia bisnis dan melibatkan pelaku dari unsur mereka (individu maupun korporasi). com. “Skor ini turun empat poin. Abstrak Korupsi rawan terjadi pada sektor pelayanan publik, tidak terkecuali sektor BUMN sebagai salah satu aktor penyelenggara pelayanan publik. Candra Yuri Nuralam • 31 Mei 2023 07:32. Dengan kasus korupsi PBJ yang memuat lebih dari setengahnya terjadi di pekerjaan konstruksi sebesar 57 persen. Korupsi seolah telah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Perpres 54/2018, bahwa fokus strategi nasional pencegahan korupsi meliputi tiga hal. Amni nadiah Amin. Upaya Preventif. Anti Korupsi, Unit 5 Sejarah Perkembangan dan Pemberantasan Ko-rupsi, Unit 6 Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Unit 7 Program Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan Korupsi, Unit 8 Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik dan Bersih, Unit 9 Tindak Pidana Korupsi, Unit 10 Menumbuhkan Semangat dan Sikap Anti Korupsi, Unit"Upaya pemberantasan korupsi oleh KPK selama ini telah berjalan secara terintegrasi baik melalui upaya pendidikan, pencegahan maupun penindakan sebagai pendekatan yang holistik," ujarnya. Dalam perkembangan, per November 2019, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan suap kuota impor ikan di Perum Perindo. Berdasarkan data KPK tahun 2004-2019, 66% jenis tindak pidana korupsi adalah kasus penyuapan. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Korupsi adalah : 1) Penegakan hukum tidak konsisten : penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, bersifat sementara dan sellalu berubah tiap pergantian pemerintahan. mencegah korupsi pelayanan publik, yakni: mengadopsi teori pencegahan kejahatan, seperti situasional crime prevention , memperkuat etika dan tata kelola birokrasi melalui good corporate governance , pemberian sanksi yang tegas bagi birokrat yang menerima gratifikasi Hasil Survei Korupsi Sektor Publik. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik a. Peran Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Dua pejabat itu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka. Hampir setiap hari, berbagai media massa memberitakan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pihak-pihak yang terkait dengan pejabat publik. Contohnya nih dengan membuka informasi anggaran pemerintah agar lebih transparan untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan. Keduanya, memiliki posisi sentral dalam narasi pemberantasan korupsi di setiap negara termasuk Indonesia. Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. PENCEGAHAN. Pembangunan zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan seluruh jajaran yang berada di bawahnya berkomitmen/berjanji untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi/wilayah. sebelum maupun sesudah menjabat; • Kontrak pengadaan barang dan jasa dengan lelang. Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi yaitu di bidang Pengelolaan APBN/APBD, BUMN/BUMD, Perbankan, Kepegawaian, Sumber Daya Alam dan Pelayanan Masyarakat. Berdasarkan data Transparency International Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan.